Gubri Terbitkan Surat Kewajiban Pengusaha Membayarkan THR Keagamaan

viralnasional.com -Pekanbaru– Pemerintah Provinsi Riau resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 908/500.16.7.2/DISNAKERTRANS/2025 tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan yang beroperasi di wilayah Riau. Surat edaran ini dikeluarkan oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, sebagai tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait pembayaran THR tahun 2025.

Baca Juga:

• Menaker: Pembayaran THR Wajib dan Ingat Tak Boleh Dicicil

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Boby Rachmat, mengungkapkan bahwa kebijakan ini mengacu pada dua surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI, yaitu:

1. Surat Edaran Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.

2. Surat Edaran Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang pemberian bonus Hari Raya bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi.

"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016," ujar Boby Rachmat kepada GoRiau.com, Kamis (13/3/2025).

Ketentuan Pemberian THR

Penerima THR:

- Pekerja/buruh yang telah bekerja minimal 1 bulan secara terus-menerus.

- Berlaku bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Batas Waktu Pembayaran:

- THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

Besaran THR:

- Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak mendapatkan THR sebesar 1 bulan gaji.

- Pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan akan menerima THR secara proporsional dengan perhitungan:

Masa kerja (bulan) / 12 × 1 bulan gaji.

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap para pekerja dapat merayakan Hari Raya dengan lebih tenang, sementara pengusaha diimbau untuk mematuhi kewajiban pembayaran THR sesuai aturan yang berlaku. ***(ant/grc)

Menaker: Pembayaran THR Wajib dan Ingat Tak Boleh Dicicil